adminsumselpedia
Sumselpedia.co.id || Muratara – Masyarakat Musi Rawas Utara, jangan lupa gunakan hak suara anda sebaik mungkin pada Tanggal 27 November 2024 untuk memilih calon kepala daerah Kabupaten Muratara.
Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara semakin dekat, dengan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang siap bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan.
Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara nomor urut 3 Firsa dan Efri. Mereka berdua mengusung visi “Mewujudkan Kabupaten Muratara Maju,” yang mereka percayai dapat mengubah wajah Muratara menjadi lebih baik dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.
Firsa H. Lakoni, lahir di Pauh pada 6 Juli 1965, adalah sosok berpengalaman dalam bidang wiraswasta dan pemerintahan.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ketapat Bening pada periode 2013-2017 dan menjadi anggota DPRD Muratara periode 2019-2024.
Efriyansyah S.Sos, yang memiliki latar belakang kuat dalam kepemimpinan, sebagai calon Wakil Bupati.
Lahir di Noman pada 1 Mei 1978, Efriyansyah merupakan Ketua DPRD Muratara dua periode, yakni tahun 2014-2024 dan pernah menjabat sebagai Ketua KPU Musi Rawas (2009-2013).
Paslon Firsa-Efriyansyah didukung oleh Partai Nasdem, Gerindra, Hanura, dan PAN. Kamis (14/11/2024).
Berikut adalah visi dan misi paslon Nomor Urut 3 Firsa H Lakoni dan Efriyansyah,
Visi
“Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang Modern, Aman, Jaya, dan Unggul” (MURATARA MAJU)
Misi
1. Percepatan dan Penyetaraan Infrastruktur: Percepatan pembangunan ibukota Muratara dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan tepat guna di seluruh wilayah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih serta listrik yang memadai.
2. Peningkatan Produktivitas Pertanian, peternakan dan Perkebunan: Peningkatan zona lumbung pangan secara tematik di muratara, efisiensi dan nilai tukar petani melalui pelatihan teknologi pertanian modern, ketersediaan pupuk dan bibit murah, pembangunan jalan lingkar sentra usaha tani serta peternakan modern dengan memanfaatkan lahan perkebunan.
3. Membangun Muratara dari Desa: Memeratakan pembangunan di desa-desa, ruang terbuka bermain dan berolahraga setiap desa, memberikan bantuan anggaran yang proporsional dan revitalisasi pasar modern sebagai penggerak ekonomi rakyat serta memperkuat jaringan komunikasi dan informasi desa dengan penyediaan internet desa. Apresiasi pembangunan desa dengan menaikkan gaji Kepala Desa, Badan Pengawas Desa (BPD), Perangkat Desa, Pelatihan Penyuluh Pembantu Urusan Keagamaan Desa (P2UKD), Guru Ngaji / Madrasah, Pemangku Adat dan marbot.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas SDM dengan beasiswa, perluasan Lembaga Pendidikan dan sekolah unggul, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta program makan bergizi untuk menurunkan indeks stunting. Fasilitasi TKS Unggul menjadi PPPK dan Peningkatan pengangkatan PPPK tenaga medis, tenaga pendidik dan ASN tiap tahun.
5. Peningkatan Layanan Kesehatan: Meningkatkan layanan kesehatan dengan memberikan ambulans di setiap desa, meningkatkan insentif tenaga Kesehatan dan SDM dokter-dokter spesialis puskesmas dan RS Umum Muratara, serta fasilitasi pendirian rumah sakit pratama di setiap kecamatan. Penerapan teknologi informasi ketersediaan tempat dan obat di muratara
6. Percepatan Penurunan Kemiskinan: Menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program padat karya, memberdayakan UMKM, dan mendorong industri kreatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Serta mendorong komitmen industri Muratara agar menyerap minimal 10% tenaga kerja berasal dari SDM Muratara.
7. Mengembalikan Hutan Rakyat: Melakukan alih fungsi hutan produksi menjadi hutan kemasyarakatan untuk memulihkan ekonomi masyarakat Muratara serta Pemanfaatan dan pemberdayaan lahan tidak produktif menjadi kawasan hutan produksi untuk masyarakat muratara.
8. Peningkatan Keamanan Lingkungan dan Tanggap Bencana: Pemberian pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat, peningkatan kolaborasi Pemda – APH untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat dan Bantuan hibah APH, Meningkatkan keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana melalui pendidikan mitigasi bencana dan sistem tanggap darurat yang cepat dan efektif. Penyediaan rumah singgah di Kota Palembang bagi warga muratara yang sedang sakit dalam menjalankan rujukan RS Kota Palembangunan.
9. Optimalisasi Reformasi Birokrasi: Mempercepat proses birokrasi dan memudahkan akses layanan masyarakat dengan menerapkan e-governance untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Adv)
