adminsumselpedia
Palembang, – Aksi protes yang dipimpin oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah mencapai puncaknya. Pada hari ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menolak untuk bertemu dengan perwakilan dari HMI Cabang Palembang, yang telah tengah mengadakan aksi massa.
Dalam aksi yang digelar oleh HMI Cabang Palembang, puluhan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan untuk mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dianggap tidak becus mengelola pemerintahan dan diduga adanya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta PJ Gubernur Sumsel untuk mengambil tindakan atas rangkap jabatan beberapa PJ Bupati, dan Kepala Opd di lingkungan Pemprov, sehingga menyebabkan tidak stabilnya roda pemerintahan.
Namun, upaya untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pihak berwenang tampaknya tidak berhasil. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menolak untuk membuka dialog dengan perwakilan HMI Cabang Palembang. Sebagai tanggapan, para demonstran akhirnya melakukan penyegelan pintu masuk kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk protes lanjutan.
Dalam pernyataannya kepada media, Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Chandra, menegaskan bahwa penolakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk bertemu dengan mereka merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat. “Kami telah berusaha untuk berdialog dengan pihak berwenang secara damai, namun mereka menolak untuk mendengarkan suara kami. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap hak kami untuk menyampaikan pendapat,” tegas Chandra.
Sementara itu, tanggapan singkat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.Alfa Syahrizal Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengatakan, “saya tidak bisa bertanggung jawab dan tidak punya kewenangan untuk memberikan izin masuk, dan memberikan tanggapan,” tuturnya.
Sementara aksi protes terus berlanjut di luar. Akan terus dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 Mei Mendatang akan dilakukan aksi lanjutan dan juga akan meneruskan surat tuntutan tersebut ke Kemendagri agar segera ditindaklanjuti.
“Kita akan terus melanjutkan aksi pada Senin 13 mei mendatang, dan akan terus mengawal sampai ke tingkat Nasional yaitu menyurati Kemendagri juga,” tutupnya.
Redaksi Hendra
