adminsumselpedia
Jakarta, – Ormas GRPK RI lakukan aksi jilid 3 di depan Kantor kementerian Dalam Negeri hari ini tanggal 14 Maret 2024 langsung dibuka oleh orator aksi Saryono Anwar,S.Sos, Wiranto, Azhari, Alfayed, Patria, Syahril dan ketua umum Ormas GRPK-RI Deddi Fasmadhy S.
Satiadharmanto, S.AP, M. AP, CAM, CPM, CPAdj dengan massa Aksi tetap tertib dan aman walaupun di guyur hujan deras massa aksi tetap bertahan yang mana tuntutan aksi hari ini sama seperti tuntutan awal meminta kepada bapak presiden RI Joko widodo agar segera membentuk team investigasi pemeriksaan pejabat di Kemendagri yang diduga ada praktek korupsi kolusi dan nepotisme terkait penunjukan PJ Bupati seluruh Indonesia wabil khususnya PJ Bupati Lahat Muhammad Farid yang di duga keras tersandung pemberian uang yang cukup fantastis yang orang di dalam Kemendagri mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan uang agar dirinya bisa menjadi PJ Bupati Lahat tahun 2024. Kata Saryono sang orator aksi.
Dan menurut Saryono Anwar Sang Orator aktivis Sumsel menyampaikan bahwa semenjak PJ Bupati lahat Muhammad Farid menjabat banyak sekali dugaan pelanggaran hukum seperti Tidak netral nya waktu pemilu yang lalu memihak ke salah satu partai dan tidak menjalankan perintah undang undang tentang petikan dan Keputusan Mahkamah Agung RI tentang ijazah palsu Kepala Desa Sugihwaras kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Muhar.
Lanjut kata Saryono Anwar dengan tegas bahwa diduga bahwa PJ Bupati Lahat Muhammad Farid ada main mata dengan pihak Kementerian Dalam Negeri RI karena sampai sekarang belum ada proses dari temuan Hukum baik itu legal formal maupun social yurisprudence.
Massa langsung membubarkan diri dengan tertib yang dikomandoi sang orator aksi Saryono Anwar karna tidak percaya lagi dengan kementerian dalam negeri republik indonesia.
” Habis membubarkan diri ,Tutup,” Saryono Anwar diduga Pj bupati lahat sudah di panggil di Evaluasi oleh kementerian dalam negeri republik indonesia.
(Tim). Red
